 |
| Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati |
PALEMBANG, SP - Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati mengaku kesal dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemprov Sumsel yang banyak tidak menghadiri rapat paripurna XVIII DPRD Sumsel dengan agenda laporan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel di 10 daerah pemilihan (Dapil) pada 12 hingga 17 Oktober 2020 lalu, Senin (2/11).
Politisi Partai Golkar ini malah sampai meminta Sekda Sumsel untuk menyampaikan hal ini kepada Gubernur Sumsel agar jangan sampai rapat virtual ini dijadikan alasan ketidak hadiran OPD.
“Karena OPD ini sekarang dengan alasan virtual, yang hadir hanya bisa di hitung dengan jari, tidak lebih , paripurna ini adalah yang paling tinggi yang harus kita hormati, anggota DPRD saja kita wajibkan sekarang lebih banyak duduk disini daripada yang virtual,” katanya.
Anita meminta OPD juga menghormati paripurna ini. “Jangan OPD itu kalau hadir ada Gubernur , kalau Gubernur tidak hadir tidak juga hadir, kami juga bisa menyampaikan nanti diparipurna, bagaimana menyikapi OPD-OPD yang tidak menghormati lembaga DPRD ini , tolong pak Sekda untuk disampaikan kepada pak Gubernur,” katanya.
Kekesalan mantan ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini juga bukan tanpa alasan, karena yang dibahas itu penting yakni terkait penyampaian hasil reses para anggota dewan yang didapati banyak sekali temuan dilapangkan yang harus ditindaklanjuti.
“Kalau pak gubernur hadir paripurna, kepala dinasnya banyak yang hadir, kalu pak gubernur tidak hadir kepala dinasnya ikut juga ga hadir," kata Anita usai rapat rapat paripurna DPRD Sumsel.
Menurut Anita, sidang paripurna ini adalah rapat tertinggi antara eksekutif dan legislatif.
“Dengan adanya Covid-19 ini kami melihat bahwa kehadiran OPD untuk secara fisik semakin menurun,” katanya.
Kendati beberapa kepala dinas hadir secara virtual pada sidang paripurna tersebut, namun Anita menghimbau agar sebagian besar kepala dinas atau OPD harus hadir secara fisik, karena banyak keputusan yang harus ditindaklanjuti.
“Memang dengan Zoom (aplikasi meeting virtual) tetapi sekarang kan anggota dewan yang hadir sudah mulai banyak. Tapi OPD yang hadir bisa dihitung dengan jari loh”, katanya.
“Jangan menjadi alasan karena ini virtual, tetapi semuanya hadir dengan virtual, karena ini ada keputusan keputusan yang harus ditindaklanjuti. Seperti tadi paripurna tentang reses, ternyata ada temuan dari anggota dewan yang reses di daerah Banyuasin, inikan harus cepat diambil keputusan, jadi apapun acara di rapat Paripurna itu adalah paling penting, saya sebagai ketua DPRD mengharap menghimbau OPD juga harus hadir minimal 50 persennya, kita kan bisa terapkan protokol kesehatan”, katanya.
Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan, ada slot sehingga bisa dilakukan webinar atau zoom, webinar menurut Nasrun bukan berarti tidak hadir.
“Bahwa ada satu kesimpulan ketua DPRD, ya tentu hak konstitusional beliau mengatakan itu, tapi sedapat mungkin aku akan sampaikan ini kepada bapak Gubernur, agar kiranya sedapat mungkin yang bisa hadir langsung, hadir langsunglah,” katanya. (ody)
