Oknum Kepala Desa di Mura Diduga Tilep BLT Dana Desa COVID-19

Kapolres Mura, AKBP Efrannedy didampingi Kabag Ops, Kompol Feby Febriana dan Kasat Reskrim, AKP Alex Andriyan serta Kanit Tipidkor, Ipda Marliansyah, saat Press Release didepan Mapolres Mura.

MUSI RAWAS, SP -
Askari (43), Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Mura, Sumsel dijebloskan ke tahanan Polres Mura, pada 14 September 2020 lalu. Atas dugaan terlibat penyelewengan (Korupsi), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), senilai Rp 187.200.000.

Dana seyogianya diberikan kepada 156 Kepala Keluarga (KK) terdampak COVID-19, dimana setiap KK menerima Rp 600.000.

Demikian dikatakan Kapolres Mura, AKBP Efrannedy didampingi Kabag Ops, Kompol Feby Febriana dan Kasat Reskrim, AKP Alex Andriyan serta Kanit Tipidkor, Ipda Marliansyah, saat Press Release didepan Mapolres Mura, Selasa (12/1/2021).

"Berdasarkan Laporan Polisi LP/A-79/IX/2020/Sumsel/Res Mura/. Tersangka, Askari Kades Sukowarno, kami tangkap, karena terlibat perkara korupsi," kata Kapolres.

Kapolres menjelaskan, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21), setelah ini akan segera dilimpahkan kejaksanaan beserta Barang Bukti (BB), diantaranya, dokumen pengajuan pencairan BLT DD, Rekening Koran Desa, surat teguran dari BPD, kecamatan dan DPM Kabupaten Mura.

Namun, untuk diketahui baik pihak Polres Mura, Inspektorat serta kejaksaan bersama-sama menyelesaikan penyidikan perkara hingga P21.

"Kita bekerja sama, baik polres, inspektorat, kejaksaan serta pemerintah daerah," ucap AKBP Efrannedy.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan, tersangka Askari tidak menyalurkan dana BLT COVID 19 pada masyarakat Rp 600 ribu per KK dengan kerugian Rp 187.200.000. 

Dimana, motif tersangka pada penyaluran tahap pertama telah disalurkan kepada warga, namun untuk tahap kedua dan ketiga tidak disalurkan kepada warga, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

"Tersangka melanggar, pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 perubahan atas pasal 31 tahun 1999 jonto pasal 8 UU tindak korupsi, dengan ancaman 20 tahun, denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 milIar," katanya. (efran/*)

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.