Polemik Petani Sawah Dan Petani Kolam, Siapa Yang Bertanggungjawab


 

LUBUKLINGGAU, SP - Menjamurnya petani kolam Dibagian hilir dikisaran saluran primer dan tersier wilayah kota Lubuklinggau dan kabupaten Musi Rawas, menjadikan petani sawah merasa sangat dirugikan.

Berbagai masalah yang sering ditemukan seperti kelangkaan volume debit air dan kekeringan sawah yang semakin bertambah besar, menjadikan di beberapa titik saluran siring mulai dari BK 13 hingga ke BK 17 rawan mengalami kekeringan, efeknya tentu berujung kepada gagal panen bagi petani sawah.

Berhasil dihimpun, saat pertemuan audensi antara pihak pemerintah kabupaten Musi Rawas dengan Aliansi Kami Peduli Petani (AKPP), kepala dinas perikanan kabupaten Musi Rawas Nurhasanah Yusup mengatakan dengan tegas bahwa sejak tahun 2015 tidak pernah sekalipun pihak dinas perikanan mengeluarkan izin untuk pembuatan kolam.

” Saya tidak tahu kenapa petani kolam hingga sekarang masih menjamur, siapa dalang dibalik ini kami juga tidak tahu ” tandas kadis perikanan.

Sambung kadis perikanan dan staf, perkiraan, sampai saat ini ada sekitar 400 petani kolam yang izinnya hanya sekitar 20 persen, sisahnya ilegal. Selasa (24/08/2021).

Disisi lain, juga terungkap di audensi bahwa pengelolaan tata air di kabupaten Musi dan kota Lubuklinggau yang di atas 4 ribu Ha adalah ranah BBWS Wilayah Vlll, SNVT PJPA Sum Vlll Prov Sumsel. Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa ll yang berada di kota Lubuklinggau.

Atas mencuatnya adanya isu tersebut awak media sudah berusaha untuk mencari kebenaran atas adanya dugaan kongkalikong pemberian izin kolam yang bermuara kepada pejabat teknis BBWS yang berada di Lubuklinggau.

Menanggapi persoalan klasik tersebut, salah satu mentor Aliansi Kami Peduli Petani (AKPP) kabupaten Musi Rawas dengan tegas menolak proyek rehabilitasi irigasi kelingi Tugumulyo jika, pemerintah daerah kabupaten Musi Rawas tidak serius dalam menyikapi tuntutan aksi AKPP. Kamis (26/08/2021).

Disambangi dikantornya, Efendi dengan berapi-api menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar persoalan ini cepat selesai ditingkat bawah.

” Personalan ini bagai sebuah gunung es, apabila pihak Pemkab tidak cepat dan tepat merespon apa yang sudah menjadi tuntutan aksi, saya berani berbicara lantang tidak ada azaz manfaat nya apabila persoalan dibawah tidak diselesaikan terlebih dahulu ” ujar Fendi dengan lantang.

Tidak hanya itu, jelas Fendi sapaan akrabnya. Aliansi AKPP beserta teman-teman aktivis, kelompok-kelompok tani yang ada di kabupaten Musi Rawas akan kembali turun ke lapangan dengan massa yang lebih besar untuk menolak proyek rehabilitasi irigasi kelingi.

” Harus ada langkah nyata dari pihak Pemkab untuk menyelesaikan persoalan akar rumput, agar tidak terjadi polemik sepanjang tahun ” tegas Efendi. (Efran)

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.