Palembang, SP - Mengatasi banjir di Kota Palembang masih harus terus dilakukan. Selain penanganan drainase yang hilang atau menyempit, kolam retensi juga sangat diperlukan.
Hanya sayangnya, berdasarkan kajian Institut Teknologi Bandung (ITB), dan institusi dari Korea, jumlah kolam retensi yang dimiliki oleh Kota Palembang saat ini masih kurang.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari. Ia mengatakan, pengadaan kolam retensi ini bertahap karena harus melakukan pembebasan lahan.
"Biasanya terkendala pembebasan lahan karena berkaitan langsung dengan masyarakat dan soal pendanaan," katanya.
Meski demikian, kata Bastari Palembang sebagai kota pembangun, sudah banyak kemajuan dalam kepemilikan kolam retensi.
Sebab, sampai 2013 lalu hanya punya 16 kolam retensi. Sekarang sudah ada 48, memang masih belum ideal untuk kota metropolitan sebesar Kota Palembang,
"Dari kajian ITB pada 2004 lalu, mestinya Palembang punya 77 kolam retensi, lalu kajian di Bappeda pada 2013/2014 mestinya 103 kolam, dan kajian pihak Korea pada 2015/ 2016 mestinya 120 kolam retensi," katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah akan membangun dua kolam retensi yakni di komplek perkantoran gubernur di Keramasan, dan di Simpang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II.
"Luasannya sekitar 4 hektar. Dengan bertambahnya dua kolam ini akan semakin mendukung upaya mengatasi banjir," katanya.
Kolam retensi juga mesti didukung dengan aliran air/ drainase yang lancar dari permukiman ke kolam retensi. Sayangnya masih banyak saluran air yang tersumbat salah satunya faktor kesengajaan dari oknum warga yang membangunkan di atas aliran air.
"Sanksi kepada pembangun di atas drainase, secara bertahap kami membongkar, saat ini sudah 200 bangunan yang dibongkar," katanya. (Ara)
