 |
| Massa KRASS menggelar aksi di Kanwil BPN/ATR Sumsel, Selasa (10/12), (foto/hmy) |
PALEMBANG,
SP - Ratusan masyarakat tani yang tergabung dalam Komite
Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) mendatangi Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Sumsel.
Kedatangan massa KRASS tersebut yakni menuntut BPN ATR
Sumsel untuk segera menuntaskan semua konflik lahan para petani di Sumsel. Dan
adanya dugaan ketimpangan atas kepemilikan tanah para petani yang telah
diserobot oleh pihak perusahaan.
“Disini kita hadir membawa sembilan basis serikat tani
dari Kabupaten/Kota se-Sumsel menuntut agar BPN/ATR Sumsel segera memproses
lahan yang diduga telah diserobot oleh perusahaan,” ujar Sekjen KRASS, Dedek
Chaniago saat orasi di halaman kantor BPN/ATR Sumsel, Selasa (10/12) kemarin.
Dedek menjelaskan, dari 9 juta hektar luas tanah di
Sumsel, 6,3 juta hektar tanah telah dikuasai oleh pihak perusahaan dan hanya 1
juta hektar milik masyarakat.
“Artinya kalau dibagi 8 juta penduduk Sumsel, hanya
0,5 hektar milik petani. Jelas ini ada ketimpangan dan melanggar UU pokok
agraria tahun 1960, bahwa setiap manusia dan masyarakat wajib memiliki tanah,
sementara masyarakat sedikit tidak memiliki tanah,” katanya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 86
tahun 2018 tentang reforma agraria, bahwa harus menyelesaikan semua kasus-kasus
tanah dan jalankan reforma agraria.
“Syaratnya itu tanah-tanah yang bermasalah, tanah yang
tidak ada HGU harus di-stop perpanjang izinnya. Semua masyarakat dari 17
kabupaten/kota yang hadir disini semua tanahnya berkonflik dengan perusahaan, yang
HGU-nya bermasalah, tidak ada HGU dan perpanjangan HGU hanya sepihak,” jelasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kakanwil BPN/ATR Sumsel,
Muchtar Deluma mengapresiasi atas kedatangan mereka untuk mengingatkan pihaknya.
“Kita akan koreksi total dan sangat responsibility yang telah berpegang pada
peraturan,” kata Muchtar.
Selain itu, lanjut Muchtar, pihaknya akan membuat tim
untuk menyelesaikan semua permasalahan tanah yang diduga telah diserobot oleh
perusahaan.
“Saya minta semua
komponen tani menyiapkan data untuk di verifikasi karena akan ada proses dan
tahapan dalam penyelesaiannya. Saya juga bingung, kok sudah sekian tahun belum
selesai,” katanya.(hmy)
