 |
| Ilustrasi (Foto/ist) |
PALEMBANG,
SP - Direktur Yayasan Depati,
Konsentrasi Bidang Hutan, Lingkungan dan Adat, Ali Goik menyebutkan, salah satu
pemicu terjadinya konflik harimau dengan manusia yang terjadi di Sumsel akibat
minimnya tapal batas antara hutan lindung dan tanah warga.
Dijelaskannya, minimnya tapal batas anatara hutan lindung dan
perkebunan warga menjadikan harimau dan manusia tidak memiliki batas area
masing-masing termasuk areal yang hutan yang dilarang untuk dimasukki.
“kalau tidak ada batasnya, mungkin warga tidak tahu. Ini menjadi
PR bagi Kementerian Kehutanan,” ungkapnya, kemarin.
Dijelaskannya, terkait
konflik harimau di Kabupaten Muara Enim, Lahat, Pagaralam merupakan bukti jika
keimbangan alam sudah tidak terjaga lagi. Bahkan, di wilayah tersebut sudah
banyak dirusak oleh investasi masuk tanpa memikirkan keseimbangan alam.
“Siapa saja akan marah kalau rumahnya dirusak dan diganggu
termasuk binatang dalam hal ini harimau, rumah mereka sekarang dirusak,”
ujarnya.
Menurut Ali, konflik harimau harus disikapi secara serius oleh
Pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kabupaten dan Kota dengan menyetop
pemberian izin bisnis ekstraktip dan menegur pelaku usaha yang melanggar
aturan.
“Info
terakhir Bukit Kendipun sekarang lagi dibombardir oleh penguasa tambang, kalau
keseimbangan alam terjaga tidak akan terjadi konflik antara manusia dan
binatang, intinya jangan salahkan tuan rumah, tetap jaga alam jaga tradisi
seperti yang tertuang didalam kitab Undang Undang Simbur Cahaya,” katanya. (Kar)
