 |
| (foto:ist) |
LAHAT, SP - Anggota DPRD Lahat Daerah Pemilihan (Dapil) Merapi Area, Yunani, meminta PT Bara Alam Utama (BAU) tidak asal tebas hutan adat Himbe Kemulau, Desa Ulak Pandan. Apalagi didalam hutan tersebut terdapat makam puyang yang menjadi arifan lokal masyarakat setempat.
Sebelumnya antara warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, dengan PT Bara Alam Utama (BAU) terjadi selisih paham terhadap lahan hutan adat Himbe Kemulau.
Seharusnya kata Yunani, PT BAU melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, sebelum melakukan aktifitas. Sehingga tidak terjadi salah paham.
“Harusnya ada sosialisasi dulu, jangan asal tebas. Kalau sudah tuntas dan mendapatkan izin dari masyarakat, perusahaan baru bisa melakukan aktifitas dilokasi tersebut,” ujar Yunani, Senin (10/2).
Sebagai anggota Komisi III DPRD Lahat, yang membidangi sektor pertambangan. Yunani mengatakan, persoalan Himbe Kemulau ini sudah terjadi cukup lama, seharusnya PT BAU mengetahui apa keinginan masyarakat dan apa yang bakal terjadi jika tetap memaksakan diri.
“Perusahaan lain di Lahat, kiranya bisa menjadikan ini sebagai contoh. Kami selaku wakil rakyat, tidak ingin kemudian hari terjadi lagi hal seperti ini. Jika masih ada, perusahaan tersebut tidak layak melakukan penambangan,” tuturnya dikutip dari detik sumsel.com.
Sementara, Ir Hudson Arfan, tokoh masyarakat Merapi Area mengatakan, PT BAU harusnya bisa bersikap bijaksana. Jika ingin menambang di lahan warga, masalah sekecil apapun harus diselesaikan. Jika harus dinilai keuntungan PT BAU dengan aktifitas beberapa tahun ini, persoalan Himbe Kemulau ini tidak sebanding dengan apa yang di dapat desa dan masyarakat.
“Setiap persoalan harus diselesaikan, jangan pula menghindar. Kami juga berharap pemerintah bisa cepat menyelesaikan, kalau ribuan masyarakat lakukan demo, nanti malah tidak bisa dikendalikan,” kata Hudson. (rd)
