RSUD Bari Dapat "Jatah" Rp 64, 858 Miliar

(foto/net)
- Dinas Sosial Rp 29,801 Miliar

- Dinas Kesehatan Rp 18,999 Miliar

PALEMBANG, SP - Pemerintah Kota Palembang memprioritaskan 3 sektor dalam penanganan  Covid-19 dengan persiapan dana sebesar Rp 120.8 miliar. Dari Rp 200 miliar anggaran yang disiapkan. Rumah Sakit Bari mendapat alokasi sebesar Rp 64, 858 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp 18, 999 miliar, Dinas Sosial sebesar Rp 29, 801 miliar.

Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, (BPKAD) Kota Palembang, Nasir mengatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka penanganan dampak Covid-19 ini akan dilaksanakan tiga prioritas, yaitu penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengamanan sosial (Social Safety Net), dengan alokasi anggaran yang disiapkan Rp 200 miliar. 

"OPD fungsionalnya ini Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial dan RSUD Bari, dengan rincian anggaran yang dibutuhkan Rp 120,817 miliar," katanya, Selasa (14/4/2020).

Ia mengatakan, kebutuhan masing-masing OPD itu yakni kebutuhan penanganan kesehatan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp18,999 miliar, dan RSUD Bari sebesar Rp 64,858 miliar. "Ini untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), alat kesehatan lainnya seperti masker, dan lainnya," katanya. 

Sementara itu kebutuhan dampak ekonomi oleh Dinas Perdagangan untuk Operasi Pasar (OP) sembako pada masyarakat miskin Kota Palembang sebanyak 115.000 KK dengan alokasi Rp 55.000 per paket ditambah biaya pajak dan biaya distribusi dengan jumlah kebutuhan anggaran Rp 7,617 miliar. 

Selain itu, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengamanan sosial (Social safety net), oleh Dinas Sosial untuk bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan data KK miskin yang ada sebanyak 49 ribu KK yang akan dialokasikan Rp 200 ribu untuk tiga bulan kedepan, dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan Rp 29,801 miliar.

Alokasi untuk cadangan kebutuhan lanjutan, dengan asumsi bahwa jangka waktu bencana yang tidak dapat diprediksi serta juga untuk mengalokasikan kebutuhan atas kondisi yang belum tercover, yaitu potensi masyarakat miskin baru terdampak Covid-19, pemberian stimulus ekonomi untuk UMKM, dan biaya operasional gugus tugas. Untuk kebutuhan tersebut dialokasikan sebesar Rp79,182 miliar.

"Jadi Rp200 miliar itu kegunaanya untuk penanganan Covid-19 seperti yang sudah dirincikan tersebut," katanya. 

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr Ayus Astoni mengatakan, sejak satu pekan yang lalu pihaknya telah mendapatkan anggaran Rp3 miliar dari refokusing (pengalihan anggaran ke anggaran lainnya). 

"Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kesehatan yang kurang, Disinsfektan yang sudah digunakan untuk menyemprot fasilitas umum, hand satinitizer juga masker," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, SH, menyatakan saat ini setelah dilakukan pendataan lewat bantuan camat dan lurah, ada 11 ribu Misbar yang perlu diverifikasi agar tidak double data dengan masyarakat miskin saat ini yang berjumlah 49 ribu Kepala Keluarga (KK).

"Bentuk bantuannya bisa berupa uang atau pun sembako, karena ini miskin baru kita belum tahu apakah nanti bakal masuk Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena itu ketentuannya dari pusat," katanya. 

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Hardayani mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan OP, pihaknya belum memastikan waktu pelaksanaannya, dan masih mencari solusi terbaik. Dinas Perdagangan mendapatkan anggaran Rp 7 miliar untuk pasar murah sembako. "Sembako akan dijual dengan harga murah," katanya. (Ara) 

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.