Pemkot Palembang Tingkatkan Anggaran Covid-19

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa
- Jadi Rp480 Miliar

PALEMBANG, SP - Guna mengantisipasi kemungkinan wabah virus corona berlangsung lebih lama, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meningkatkan anggaran penanganan Covid-19 dengan estimasi mencapai Rp480 miliar dari sebelumnya Rp 200 miliar. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, penambahan anggaran Covid-19 ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pandemi corona ini berlangsung lebih lama dari perkiraan. 

"Tahap pertama telah dianggarkan Rp 200 miliar, tapi ada kekhawatiran pandemi ini berlangsung lebih lama dari perkiraan dan untuk mengantisipasi hal terburuk, maka Pemkot Palembang meningkatkan anggaran cadangan dari pergeseran anggaran menjadi Rp480 miliar untuk pemenuhan kebutuhan hingga tiga bulan kedepan," katanya, Minggu (10/5/2020).

Sementara itu, Inspektur Kota Palembang, Gusmah Yuzar menambahkan dilakukannya penyisiran anggaran tersebut sesuai dengan surat keputusan Mendagri bersama Menteri Keuangan.

"Jadi ini tambahan setelah penyisiran, dari Rp480 miliar tersebut kita kelompokkan menjadi dua, pertama Rp 441 miliar dialokasikan ke belanja tidak terduga di BPKAD, sedangkan sisanya Rp39 miliar merupakan pergeseran dari intern RS Bari dan Dinas Kesehatan," katanya.

Gusmah mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah memiliki tiga poin yang menjadi prioritas penanganan, yakni penanganan dampak ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial. 

Dimana, untuk jaringan pengamanan sosial bukan hanya bantuan sembako, tapi terdapat penggunaan lainnya yang tertuang di SE Mendagri nomor 440/2622/SJ, instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, dan buku pedoman penanganan Covid-19 yang dikeluarkan Mendagri.
"Jadi jaringan pengamanan sosial ini ada banyak sekali, bukan cuma sembako. Didalamnya ada semua pedoman penggunaan anggaran penanganan Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan data setidaknya ada 49.669 KK yang mendapatkan bantuan sembako secara bertahap, senilai Rp179.000 per KK dari Pemerintah Kota Palembang. Dari jumlah tersebut dipastikan akan ada miskin baru yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita belum tahu kapan wabah ini akan berakhir. Kami sudah bicarakan dengan KPK, dan KPK menyetujui asal ada perangkat hukumnya dan akan kami susun," katanya.

Selain itu, Pemkot Palembang meyakini bahwa anggaran yang telah dialokasikan tersebut bisa mencukupi untuk penanganan dampak Covid-19 bahkan untuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). (Ara)

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.