PALEMBANG, SP - Dibayarkan setiap triwulan, dana Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dinantikan keluarga kurang mampu. Di Palembang ada 4.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) gigit jari lantaran pencairan tertunda.
Koordinator Wilayah PKH Sumatera Selatan Kementerian Sosial, Budiansyah mengatakan, setiap keluarga menerima bantuan sesuai komponen yang ada dan besaran bantuannya sudah ditetapkan. Diantaranya keluarga yang memiliki ibu hamil, balita, lansia, anak sekolah dan disabilitas.
"Setiap KPM menerima sesuai komponen yang ada di rumahnya, paling sedikit ada yang menerima Rp225 ribu - Rp2,2 juta," katanya, usai rapat koordinasi di Balai Kota, Senin (24/5/2021).
Tahun ini, berdasarkan data bayar di termin 2 total KPM PKH Kota Palembang mencapai 46 ribu KPM yang sudah tersalurkan. "4.000 KPM lagi saja yang belum tersalurkan," katanya.
Budi mengatakan, lantaran terkendala teknis seperti data ganda dan Nomor Induk Kependudukan yang tidak valid, maka ada 4.000 KPM tersbut masuk dalam daftar penerima yang belum tersalurkan.
Namun, semua data penerima ini telah selesai diproses dan hanya tinggal pencairan dari Perbankan saja. "Kami sudah koordinasi ke BRI agar 4.000 KPM yang sebelumnya datanya bermasalah ini bisa segera pencairan," katanya.
Budi mengatakan, sejak 2020 akhir ada tambahan persyaratan dalam proses pencairan dana PKH, salah satunya pemadanan data bayar. Semua data penerima harus terintegrasi dan satu data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
"Tantangannya para pendamping semakin banyak tambahan pekerjaan, proses verifikasi dan validasi harus dicek berulang agar semua sinkron paling tidak menunggu dua Minggu baru kemudian dikeluarkan SK untuk pembayaran," katanya.
Kendala-kendala teknis seperti ini yang menjadi penyebab adanya saldo KPM kosong sehingga perlu secepat mungkin untuk dilakukan perbaikan data. "Ini data induknya pasti bermasalah dan harus disinkronkan," katanya. (Ara).
