Sidang Pembacaan Dakwaan Juarsah Ditunda


PALEMBANG, SP - Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang, menggelar sidang perdana lanjutan perkara dugaan suap fee 16 paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah, Kamis (1/7/2021).

Akan tetapi, sidang yang dijadwalkan dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa harus ditunda oleh majelis hakim.

Hal tersebut terlihat saat Juarsah yang dihadirkan melalui sidang virtual dari rutan KPK, dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang yang diketuai Sahlan Effendi SH MH, memohon agar dirinya yang saat ini masih berstatus sebagai tahanan di Rutan KPK dipindahkan ke status penahanannya ke Palembang.

"Mohon maaf izin yang mulia hakim, sehubungan saat ini saya masih dalam status penahanan di rutan KPK, saya mohon agar kiranya majelis hakm dengan kerendahan hati agar saya dapat dipindahkan status penahanan ke Palembang," pintah Juarsah kepada majelis hakim.

Juarsah menjelaskan kepada majelis hakim alasannya ingin dipindahkan status penahannya dikarenakan keluarganya berada di Palembang dan hingga saat ini belum bisa menanda tangani surat kuasa untuk tim kuasa hukum nya.

Setelah mendengarkan permohonan dari Juarsah, majelis hakim memberikan waktu hingga satu pekan kedepan, agar tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk berkoodinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (KPK) supaya menemukan solusi soal status penahanan.

"Atas permohonan tersebut, sekiranya tim kuasa hukum yang sudah ditunjuk agar segera berkordinasi dengan JPU KPK. Dengan demikian sidang dengan agenda pembacaan dakwaan," kami tunda satu pekan mendatang," ujar ketua majelis hakim Sahlan Effendi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Agung Satrio SH MH, ketika dikonfirmasi mengatakan, soal permohonan perpindahan status tahanan yang diajukan Juarsah, pihaknya menjelaskan karena situasi di Jakarta masih zona merah Covid-19 dan tidak memungkinkan untuk memindahkan tersangka ke Palembang. Namun demikian pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

"Untuk permohonan permindahan status penahanan yang diajukan Juarsah kepada majelis hakim tadi sudah kita dengarkan bersama - sama, alasan kita belum memindahkan tersangka karena situasi di Jakarta saat ini masih zona merah jadi belum bisa dilakukan pemindahannya. Namun demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tetapi kita tadi sudah berkoordinasi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Juarsah, untuk kesimpulannya nanti segera kita informasikan kepada tim kuasa hukum Juarsah," jelas Agung.

Sementara itu ketua tim kuasa hukum yang ditunjuk Juarsah, Saipuddin Zahri SH MH mengatakan, pihaknya terkendala dengan sulitnya akses menemui kliennya di rutan KPK Jakarta, meskipun hanya untuk meminta tanda tangan kuasa penunjukan saja.

"Tadi majelis hakim telah memfasilitasi agar kami dapat berkoordinasi langsung dengan tim jaksa KPK, akan tetapi jawabannya agar surat kuasa itu dapat dititipkan ke pihak JPU. jelas kami tidak menolak karena tanda tangan kuasa ini jelas sudah diatur oleh undang-undang, tidak bisa main titip saja," tegas nya.

Karena, lanjut mantan hakim Ad hoc ini secara hukum tidak boleh dilakukan, karena surat kuasa itu adalah dokumen yang hitam diatas putih dan harus ditanda tangani langsung oleh klien kami yakni Juarsah.

"Namun demikian, kami tetap menunggu keputusan dari tim JPU KPK agar kami diperbolehkan menyampaikan secara langsung surat kuasa untuk ditandatangani sekaligus mendampingi Juarsah dalam proses peralihan status penahanan dari rutan KPK ke rutan Palembang," katanya.

Seperti diketahui, Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada September 2018 lalu. 

Dalam OTT yang dilakukan KPK, saat ini telah menetapkan lima orang sebagai terpidana.

Kelimanya yakni, Eks Bupati Muara Enim Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar Kepala Bidang Pembangunan dan PPK Dinas PUPR Muara Enim, Robby Okta Fahlevi pihak kontraktor, Aries HB Mantan Ketua DPRD Muara Enim dan Ramlan Suryadi mantan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim.

Untuk tersangka Juarsah sendiri, sebagaimana berkas dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang, dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat 1 Ke-1 KUHP. (Ariel)

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.