KEPALA BKKBN PUSAT LANTIK KEPALA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA


PALEMBANG, SP - Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus mampu mencerna, mengolah dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama, ke arah yang sudah ditentukan. Saudara harus memastikan semua terget kinerja yang sudah ditetapkan pada level output mendukung tercapainya kinerja pada level outcome dan juga target perjanjian kinerja yang sudah disusun bersama.” Ungkap Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Jum,at  (01/10/2021).


Kepala BKKBN melantik Dua  orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PTM) di lingkungan BKKBN yakni:  Nopian Andusti,SE,MT sebagai Deputi Bidang KS-PK dan Drs.Sukaryo Teguh Santoso,M.Pd sebagai Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI, Nopian Andusti   menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan   selama 1,8 tahun  dilantik pada tanggal 29 januari 2020 beliau telah banyak memberikan kontribusi dan prestasi yang ditorehkan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di Sumatera Selatan, beliau juga telah berhasil mendapatkan 17 penggaan MKK untuk Kepala Daerah dan Ketua TP PKK di Sumatera Selatan selama priode ia menjabat.


Hadir dalam pelantikan tersebut Sekretaris Utama  dan Inspektur Utama BKKBN.

“Penempatan Saudara adalah bentuk kepercayaan instansi atas kemampuan dan potensi yang Saudara miliki serta memperhatikan pola karier pegawai ASN di BKKBN. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, promosi, rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi. Oleh karenanya, saya berharap pejabat yang dilantik hari ini agar dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati.”

Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menegaskan, “Dulu energi kita 70 persen digunakan untuk mengurusi tentang kuantitas sudah selayaknya sekarang energi kita gunakan 50 persen untuk kuantitas dan 50 persen untuk kualitas penduduk. Karena itu tentunya kita butuh kajian mendalam terkait indikator yang akan dijadikan evaluasi kinerja kita dan saya harap ini harus dilakukan dalam waktu cepat.”

“Kemudian didaerah juga membutuhkan penanganan yang lebih serius karena menggerakan komponen ditingkat grassroots itu tidak mudah. Melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kita harus bisa mengajak pemerintah daerah untuk bisa membangun dengan berbasis penduduk dan berorientasi pada kualitas. Maka saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi harus intens berkomunikasi dengan Kabupaten.” (adv)

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.