PALEMBANG, SP - Dalam paparan Rencana Kerja Pimpinan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Palembang terjabarkan ada enam persoalan di 2021 juga menjadi masalah tahun ini yang harus diselesaikan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengklaim jika pandemi Covid-19 juga memperparah keadaan hingga item persoalan tertentu menjadi semakin merosot dan tak ada kemajuan.
Enam persoalan yang harus dihadapi di tahun ini seperti angka pengangguran di Palembang yang ditarget 8,06% malah meningkat jadi 10,11%. Angka kemiskinan yang ditarget 10,85% meningkat jadi 11,34%.
Tiga persoalan lainnya yang harus diselesaikan meski sudah ada peningkatan di tahun lalu seperti persentase titik kemacetan dari taregt 38,1% jadi 32,26%, pengurangan genangan air 62,12% jadi 81,82%, luasan permukiman kumuh 2,6% jadi 2,5%, pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya 98% jadi 96,6%.
Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, program prioritas di 2022-2023 akan lebih spesifik dan dititikberatkan kepada program yg menyentuh persoalan di masyarakat.
"Seperti untuk persoalan angka kemiskinan, juga pengangguran, sehingga sejalan dengan program pusat, provinsi dan kota," katanya usai rapat RKPD, Senin (21/2/2022).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Kota Palembang Harrey Hadi mengatakan, penanganan kemiskinan, pengangguran, genangan, dan macet, ini masalah lama Kota Palembang.
"Peran lintas OPD sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. OPD harus bisa mencari peluang, jangan mengandalkan APBD saja yang jelas tidak bisa menangani persoalan keuangan yang dibutuhkan," katanya.
Dengan lintas OPD ini diharapkan bisa membantu, seperti Dinas Koperasi dan UMKM yang memberi peluang kepada masyarakat untuk memulai usahanya.
"Bantuan subsidi bunga Bank BPR dari Pemkot yang diharapkan mereka jadi punya modal. Bisa juga Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan berikan bantuan bibit ikan dan pertanian," katanya. (Ara)
