PALEMBANG,SP – Pemerintah Kota Palembang mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan melibatkan berbagai pelaku usaha dan organisasi dunia usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat Coffee Morning bersama anggota sejumlah asosiasi badan usaha, di antaranya GAPENSI, GATENSI, HIPMI, REI, INKINDO dan IDI, terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (8/9/2026).
Ratu Dewa mengatakan, percepatan pendataan ekonomi menjadi kebutuhan penting karena kualitas data sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam merumuskan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, dunia usaha memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, termasuk dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Data yang akurat tentu sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Karena itu, kami mendorong seluruh pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Ratu Dewa.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat terus diperkuat guna meningkatkan investasi serta menggairahkan aktivitas perekonomian di Kota Palembang.
Selain pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Palembang juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa turut mengajak para pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Program CSR, menurutnya, dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk membantu penanganan rumah tidak layak huni di Kota Palembang.
“Kami berharap dunia usaha tidak hanya berperan dalam menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat bersama-sama mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui program CSR,” katanya.
Ratu Dewa juga mengingatkan pentingnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang Edi Subeno mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 diarahkan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan mampu memberikan gambaran kondisi perekonomian terkini.
Menurut Edi, dukungan pemerintah daerah dan keterlibatan aktif pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menyukseskan proses pendataan.
“Kami mengharapkan para pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar dan akurat. Dengan begitu, data yang dihasilkan benar-benar dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara tepat, termasuk yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, data tersebut dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran sekaligus mengevaluasi program yang telah berjalan.
Bagi dunia usaha, data SE2026 dapat menjadi sumber informasi mengenai kondisi dan struktur pasar, tren ekonomi, peluang investasi hingga potensi pengembangan dan ekspansi usaha di berbagai wilayah.
Sementara bagi kalangan akademisi dan peneliti, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penelitian di bidang ekonomi, sosial maupun kebijakan publik berbasis data.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedia basis data ekonomi yang semakin lengkap dan akurat sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. (Ara)
