 |
| Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda Membagikan Masker Kepada Pengendara Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang, Baru-baru Ini |
PALEMBANG, SP - Hingga kini usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Kota Palembang masih terkatung-katung. Belum ada tanda-tanda Kemenkes RI akan memberikan jawaban baik penolakan ataupun persetujuan. Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Senin (11/5//2020).
"Ya seharusnya PSBB sudah diterapkan di Kota Palembang, saat ini Covid-19 sudah terjadi di 18 kecamatan. Tapi ya itu tadi izin dari Kemenkes belum keluar," kata Fitri.
Berdasarkan data terakhir, kasus terkonfirmasi Covid-19 di Palembang sudah mencapai 150 kasus. Di samping itu ia tidak memungkiri jika dampaknya sampai pada penurunan perekonomian rakyat hingga timbul masyarakat Miskin Baru (Misbar) sekitar 53 ribu.
"PSBB memang sudah layak kita terapkan, makanya sejak satu pekan terakhir kita ajukan ke gubernur dan diteruskan ke pusat. Sembari menunggu persetujuan, masyarakat harus tetap patuh untuk tetap melakukan social distancing (jaga jarak aman), dan menggunakan masker saat di luar rumah," jelasnya.
Menurutnya, hingga detik ini pihaknya masih menunggu jawaban Kemenkes. "Pada prinsipnya menunggu jawaban, kalau bahas kriteria memenuhi atau tidak, sudah tidak ada sangkut pautnya lagi. Karena surat pengajuan telah diserahkan ke Pemprov dan pusat," katanya.
Di samping itu, saat ini Pemkot Palembang mulai menyalurkan sembako kepada warga yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam pendistribusiannya masih ada saja keluhan penerima bantuan tidak tepat sasaran. Upaya agar tidak ada kekacauan saat proses penyaluran. Dirinya menyarankan agar masyarakat aktif melakukan pengaduan.
"Kita tahu betul pasti warga miskin baru terus bertambah. Pemerintah juga tidak bisa mengcover keseluruhan. Kalau sudah mengadu ke camat atau lurah belum ada respon. Zaman sekarang sudah canggih silakan mengadu ke sosial media saya, komentar bisa ditampung," katanya.
Selain berusaha menunjukkan transparansi dengan menempelkan data penerima bantuan sembako di kantor lurah atau camat masing-masing, hal penting yang perlu dicermati yakni meminta masyarakat untuk siaga dan stay.
"Artinya, kalau transparansi tidak berjalan efektif dan memang tidak bisa memungkiri pasti tetap ada saja kesalahan dalam proses. Makanya agar kondisi kondusif baiknya warga Palembang yang sudah terdata tunggu saja di rumah sampai paket datang," katanya. (Ara)
