 |
| Kepala BKPSDM Kota Palembang Yanuarpan Yani |
PALEMBANG, SP - Nasib honorer yang tidak lolos ikut tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 masih menunggu ketentuan dari Badan Kepegawaian Negeri (BKN).
Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, peserta tes Tahap 2 ini merupakan sisa dari kuota 5.808 yang tidak ikut tes pada Tahap 1. Dimana peserta Tahap 1 lulus 3.799 orang, sisanya 2.009 mengikuti daftar PPPK tahap 2.
"Disinilah timbul masalah karena pengumuman PPPK Tahap 1 pada 31 Desember 2024. Sedangkan masa pendaftaran PPPK Tahap 2 dari BKN pada 17 November - 31 Desember 2024, sehingga Pemda tidak tahu formasi apa saja yang sudah terisi atau belum karena saat daftar belum ada pengumuman formasi yang tersedia," jelas Kepala BKPSDM Kota Palembang Yanuarpan Yani, Kamis (26/6/2025).
Yanuarpan mengatakan, saat pengumuman peserta Tahap 2 didapati peserta tidak lolos. Dari total kuota Tahap 2 sebanyak 2.009 orang, diantaranya untuk guru ada 1.191, teknis 606 dan Nakes 209.
"Saat pengumuman, didapati 747 peserta tes yang lolos diantaranya tenaga teknis 598 orang, dan Nakes 149 orang. Sedangkan 1.191 formasi guru belum diumumkan oleh BKN," katanya.
Menurutnya, yang belum lulus di tahap kedua, karena BKPSDM bekerja berdasarkan petunjuk pusat, yang pasti tidak ada merugikan pegawai. BKN akan menyelesaikan tahap kedua ini.
"Bagi yang tidak lulus tahap 1 dan 2 kemungkinan akan beralih menjadi PPPK paruh waktu, akan diajukan untuk punya NIP seperti ASN, masalah gaji akan kembali APBD daerah," katanya.
Menurutnya, peserta yang mendaftar di Tahap 1 yang sudah terdata di database BKN, sedangkan Tahap 2 diperuntukkan bagi honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun termasuk honorer R4 (honorer yang tidak tercatat di database BKN).
BKPSDM memastikan peserta yang lolos di Tahap 1 ada yang mendapatkan optimalisasi dari BKN pusat dengan lolos di tahap kedua diantaranya PPPK Teknis ada 155 orang, dan Nakes 10 orang.
Setelah pengumuman ini akan ada beberapa tahapan sebelum dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji, berupa pengisian Data Riwayat Hidup (DRH) setelah itu usul penetapan NIP di BKN dan lainnya.
"Kemungkinan tuntas tahapan ini di Agustus atau September kita akan menungggu petunjuk dari BKN pusat sampai para peserta ini dilantik," katanya. (Ara)
